Tanpa data yang presisi, potensi itu akan menguap. Digitalisasi justru bisa berubah menjadi proyek mahal tanpa dampak nyata. Karena itu, BI NTT secara terbuka mendorong pemerintah daerah agar tidak defensif terhadap evaluasi indeks. Skor rendah bukan aib, tetapi alarm perbaikan.
Capacity building TP2DD ini pada akhirnya menjadi ujian kepemimpinan kepala daerah dan pimpinan OPD. Apakah digitalisasi keuangan diperlakukan sebagai prioritas strategis, atau sekadar agenda pusat yang dipenuhi setengah hati. BI NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini, namun eksekusinya tetap berada di tangan pemerintah daerah.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah di NTT kini memasuki fase krusial. Infrastruktur tersedia, regulasi mendukung, dan pendampingan terus diberikan. Yang tersisa adalah keberanian untuk konsisten—mengubah kebiasaan lama, memperbaiki kualitas data, dan menjadikan indeks ETPD sebagai cermin kejujuran tata kelola.
Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi slogan. Dengan itu, ia bisa menjadi fondasi baru pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan berpihak pada masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
