Baca Juga : RFK Jr Menteri Anti Vaksin Mendukung Vaksin Campak
Menurut hukum AS, migran di negara itu umumnya berhak untuk mengajukan klaim suaka yang dapat menunda atau menghentikan deportasi mereka. Namun, pejabat Trump mengklaim bahwa sistem ini sering disalahgunakan oleh penyelundup dan migran yang berusaha mencari perlindungan ekonomi.
Selain itu, Trump memerintahkan militer AS untuk turut mendukung penegakan hukum di perbatasan, dengan mengerahkan ribuan tentara dan menggunakan pesawat militer untuk mendeportasi migran. Meskipun pemerintahan Biden juga berusaha mengurangi suaka, kebijakan Trump lebih ketat, bahkan memutuskan untuk tidak memproses pencari suaka di titik masuk resmi. Sistem pemrosesan suaka yang diterapkan oleh Biden pun dihentikan segera setelah pemerintahan Trump mulai berkuasa.
Pemerintahan Trump juga merencanakan pembatasan lebih lanjut dengan menggunakan kebijakan kesehatan masyarakat yang dikenal dengan Judul 42, yang memungkinkan deportasi migran dengan alasan mereka berpotensi menyebarkan penyakit, seperti tuberkulosis.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
