Para kritikus menuduh Yoon menghasut para pendukungnya untuk menghalangi upaya penangkapannya. Hukum Korea Selatan mengizinkan siapa pun melakukan penangkapan untuk menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung.
Partai Demokrat oposisi liberal, yang menggerakkan pemungutan suara legislatif yang memakzulkan presiden pada tanggal 14 Desember atas penerapan darurat militer, menuduh pemimpin tersebut mencoba memobilisasi pendukungnya untuk memblokir penahanannya dan meminta otoritas penegak hukum untuk segera melaksanakan surat perintah tersebut.
Yoon Kap-keun, pengacara presiden, mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul pada hari Kamis kemarin untuk memblokir surat perintah penahanan untuk Yoon Suk Yeol dan surat perintah penggeledahan terkait di kediamannya. Pengacara tersebut berpendapat bahwa kedua surat perintah tersebut melanggar hukum pidana dan konstitusi.
Kekacauan politik
Kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan menyusul pemungutan suara Majelis Nasional untuk memakzulkannya pada 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer. Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, hal itu telah memicu kekacauan politik selama berminggu-minggu, menghentikan diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan. Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang telah memulai musyawarah tentang apakah akan menegakkan pemakzulan dan secara resmi mencopotnya dari jabatan atau mengembalikannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
