SN – Iran semakin mengandalkan pengawasan elektronik dan partisipasi publik untuk memantau wanita yang menolak mengenakan jilbab di ruang publik, kelompok konservatif mendorong hukuman lebih keras bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
Temuan dari Misi Pencari Fakta Independen PBB mengenai Republik Islam Iran muncul setelah tahun lalu mereka menyimpulkan bahwa pemerintah Iran bertanggung jawab atas “kekerasan fisik” yang menyebabkan kematian Mahsa Amini, yang memicu protes luas terhadap undang-undang wajib jilbab.
Protes tersebut, serta penolakan publik terhadap kebijakan itu, terus berlanjut meski ada ancaman penangkapan dan hukuman keras dari Pemerintah Iran.
“Setelah dua setengah tahun protes yang dimulai pada September 2022, perempuan dan anak perempuan di Iran masih menghadapi diskriminasi sistematis dalam hukum dan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait penegakan kewajiban jilbab,” bunyi laporan tersebut.
“Pemerintah semakin mengandalkan tindakan represif yang melibatkan individu dan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan jilbab, menjadikannya sebagai tanggung jawab sipil.”
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
