“BPI Danantara harus bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Semua pimpinan harus berkomitmen penuh untuk melayani kepentingan nasional,” pungkas Khairunnisa.
Desakan KNPI ini menjadi alarm penting bagi pemerintah agar memastikan BPI Danantara dikelola secara transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dengan dukungan publik dan pengawasan ketat, diharapkan BPI Danantara mampu menjadi pilar baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
