Sei-news.com, Oelamsi – Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kupang. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Tingkat Kabupaten Kupang yang digelar di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, pada Selasa (11/2).
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, Plt. Sekda Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, dan Kajari Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham, beserta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertanian sebagai Kunci Perekonomian Kabupaten Kupang
Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang berbagai sektor lain di Kabupaten Kupang, mulai dari peternakan, transportasi, hingga sektor usaha lainnya. Menurutnya, pembangunan pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan adalah solusi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kabupaten Kupang harus mencapai swasembada, harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Saat ini kebutuhan beras kita mencapai 55 ribu ton per tahun, sedangkan produksi kita baru di angka 46 ribu ton per tahun. Kita harus meningkatkan produksi lokal, termasuk diversifikasi ke tanaman hortikultura seperti jagung dan kacang yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” ujar Yosef Lede.
Strategi Swasembada dan Pengendalian Inflasi
Bupati Kupang menekankan bahwa peningkatan produksi pertanian lokal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kupang. Dengan ketersediaan stok yang cukup, harga kebutuhan pokok dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
