SN – Dalam debat terbuka kedua yang dihelat KPU NTT di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana) pada Rabu malam, 6 November 2024, dua calon gubernur NTT nomor urut 1 dan 3, Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) dan Simon Petrus Kamlasi (SPK), beradu gagasan mengenai kesiapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi bencana alam.
Mengangkat tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkeadilan dan Inklusif,” debat ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kian mengancam wilayah tersebut.
Simon Petrus Kamlasi: BPBD Harus Diperkuat!
Merespons pernyataan Ansy, calon gubernur nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi (SPK), menggarisbawahi pentingnya memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT.
Menurut SPK, BPBD perlu dilengkapi dengan sumber daya dan anggaran yang memadai, sehingga bisa bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
SPK menekankan bahwa tanggap darurat saja tidak cukup, perlu ada siklus manajemen bencana yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan rehabilitasi.
“Kesiapsiagaan BPBD adalah kunci dalam menghadapi bencana. Tidak hanya tanggap darurat, tetapi juga memiliki kemampuan rehabilitasi untuk memulihkan masyarakat pascabencana,” kata SPK.
Ia menambahkan, kemampuan BPBD dalam memobilisasi bantuan secara cepat dan akurat kepada masyarakat terdampak harus menjadi prioritas. Selain itu, SPK berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, baik dalam bentuk fisik maupun sistem yang mampu merespons dengan efektif setiap kali terjadi bencana.
Ansy Lema: NTT Adalah ‘Supermarket Bencana’
Dalam sesi saling menanggapi, Ansy Lema mengungkapkan pandangannya bahwa NTT adalah ‘supermarket bencana’ karena tingginya risiko bencana yang dialami wilayah ini. Ansy menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang memasukkan aspek penanggulangan bencana sebagai prioritas.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk belanja tidak terduga, pengembangan sistem peringatan dini, dan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memiliki teknologi deteksi dini, khususnya dalam memantau risiko gempa dan letusan gunung berapi.
“Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa mempersiapkan diri. NTT harus berinvestasi dalam sistem peringatan dini dan peralatan yang memadai untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” tegas Ansy.
Ia juga menyebutkan perlunya kebijakan mitigasi jangka panjang yang melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, komunitas, dan lembaga internasional, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi masyarakat NTT.
Tema debat kali ini juga menyinggung dampak perubahan iklim yang meningkatkan ancaman bencana alam di NTT. Provinsi ini kerap mengalami ancaman kekeringan, banjir, erupsi gunung berapi, hingga wabah penyakit seperti African Swine Fever (ASF) yang telah mengakibatkan kerugian ekonomi hingga Rp2 triliun. Meskipun indeks risiko bencana di NTT sudah turun dari status tinggi menjadi sedang, tantangan-tantangan baru terus bermunculan.
Ansy dan SPK sepakat bahwa Provinsi NTT membutuhkan kebijakan bencana yang berkelanjutan, dengan penekanan pada pencegahan dan mitigasi risiko. Mereka juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang tidak hanya fokus pada aksi tanggap darurat, tetapi mencakup pengembangan kebijakan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemulihan.
Debat terbuka ini mencerminkan keseriusan para kandidat dalam menghadapi isu-isu bencana dan perubahan iklim di NTT. Dengan berbagai tantangan alam yang dihadapi, pembangunan NTT yang inklusif dan tangguh menjadi komitmen utama yang diusung Ansy Lema dan SPK.
Sebagai daerah yang rentan bencana, NTT membutuhkan pemimpin yang memiliki visi kuat terhadap manajemen risiko dan kesiapsiagaan.
Langkah-langkah yang diusulkan oleh Ansy dan SPK menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya mengantisipasi risiko bencana dalam setiap kebijakan pembangunan, demi melindungi masyarakat NTT dan menjamin kesejahteraan yang berkeadilan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
