BI NTT menaruh perhatian khusus pada dua kata kunci: kecepatan dan akurasi. Keterlambatan pengisian indeks dan rendahnya kualitas data dinilai berpotensi mengaburkan peta digitalisasi keuangan daerah secara nasional. Padahal, data ETPD menjadi dasar perumusan kebijakan lebih lanjut, termasuk insentif dan penguatan ekosistem pembayaran digital.
Dalam sesi teknis, Tsamera Luthfia Henviandini, Analis Yunior Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI, menegaskan bahwa kualitas indeks ETPD sangat bergantung pada ketelitian pemerintah daerah dalam mencatat dan melaporkan transaksi. “Kesalahan kecil dalam pengisian bisa berdampak besar pada skor dan interpretasi kinerja daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi bukan sekadar mengganti uang tunai dengan QR atau transfer, tetapi menuntut perubahan budaya kerja dan keberanian birokrasi untuk lebih terbuka terhadap sistem yang dapat diaudit secara real time.
Di balik diskursus teknis ETPD, terdapat agenda yang lebih besar: penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal. BI melihat elektronifikasi transaksi sebagai pintu masuk untuk menutup kebocoran, memperluas basis pajak dan retribusi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
