PKB Sikka Desak Audit Investigasi Pengelolaan Dana Kapitasi, JKN, dan BOK di Puskesmas Teluk

IMG 20250111 WA0068
Yoseph Karmianto Eri. Anggota DPRD Kabupaten Sikka (2024-2029)

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada daftar tanda tangan penerima uang oleh bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, yang menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan dana.

Tanggapan Kepala Puskesmas Teluk

Kepala Puskesmas Teluk, Talbi, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Sikka pada 8 Januari 2025, membantah semua tuduhan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Manto Eri tidak benar dan merupakan fitnah. “Itu fitnah, saya berani bersumpah,” ujarnya, sembari menjelaskan hasil pertemuan bersama seluruh nakes pada 11 Januari 2024 yang menghasilkan tujuh poin penting terkait pengelolaan dana.

Rekomendasi DPRD Sikka

Meskipun ada bantahan dari Kepala Puskesmas, DPRD Sikka tetap memberikan rekomendasi untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana tersebut. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kapitasi, JKN, dan BOK di Puskesmas Teluk.

Ketua DPC PKB Sikka, yang juga anggota DPRD periode 2024-2029, menduga adanya indikasi korupsi ratusan juta rupiah yang melibatkan kepala Puskesmas dan bendahara.

  • Bagikan
Exit mobile version