“Kami juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memonitor masalah ini,” tegas Manto Eri.
Langkah Selanjutnya
Inspektorat Kabupaten Sikka diharapkan segera menindaklanjuti permintaan ini dengan melakukan audit investigasi menyeluruh.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk kesehatan masyarakat digunakan dengan benar dan sesuai peraturan. Jika ditemukan adanya penyimpangan, tindakan hukum yang tegas perlu diambil untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus pengelolaan dana di Puskesmas Teluk menjadi perhatian serius bagi DPRD Sikka, khususnya Fraksi PKB. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesehatan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Audit investigasi oleh Inspektorat diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan bahwa setiap dana digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
