“Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih sebaiknya mengkonsultasikan wacana PDIP bergabung di pemerintahan. Apakah partai politik menolak atau tidak, nantinya pasti akan dibahas penuh pertimbangan,” jelasnya.
PDIP sebagai kekuatan politik yang gagal dalam Pilpres 2024 bisa berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang. Bagaimanapun Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu juga diawasi dari luar dan perlu di kontrol kebijakannya.
“Kalau PDIP bergabung di pemerintahan, apalagi PKS, Nasdem dan PKB sudah bergabung siapa yang akan menjadi penyeimbang. Apakah relawan Prabowo Gibran termasuk ARPG menjadi penyeimbang, kan tidak mungkin,” tukas Gus Din.
Kata aktifis dan tokoh pergerakan mahasiswa 1998 ini, Prabowo-Gibran harus lebih fokus memenuhi janjinya dalam program prioritas dan jangka panjang. Dengan didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan para Relawan Prabowo Gibran, jalannya pemerintahan akan berjalan efektif.
“Banyak janji-janji dan Program Prabowo-Gibran yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja dan 1 tahun berjalan. Tentu janji program seperti program stunting makan siang gratis dan start up Milenial UMKM menjadi prioritas,” tandasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
