Jakarta, SN – Tulisan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di harian Kompas hari ini menjadi sorotan publik. Megawati menyoroti pentingnya tanggung jawab penguasa, seperti presiden, untuk menjaga etika dan menghindari konflik kepentingan dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024.
Dalam tulisannya yang berjudul “Kenegarawanan Hakim Konstitusi,” Megawati menekankan bahwa presiden harus memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau keluarganya.
Menurutnya, tindakan yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau nepotisme akan merugikan negara dan demokrasi.
Ia juga menyoroti Peraturan Presiden Nomor 202 sebagai puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden.
Tulisan Megawati ini merupakan upaya untuk mendesak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar bersikap kenegarawanan dalam menghadapi sengketa pemilihan presiden.
Ia menekankan perlunya para hakim MK untuk memulihkan etika dan moralitas dalam proses sengketa Pilpres 2024. Tanpa sikap kenegarawanan, menurut Megawati, MK hanya menjadi alat untuk membenarkan sengketa pemilu tanpa memperhatikan keseluruhan proses dan input pemilu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
