Jakarta, SN – Tulisan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di harian Kompas hari ini menjadi sorotan publik. Megawati menyoroti pentingnya tanggung jawab penguasa, seperti presiden, untuk menjaga etika dan menghindari konflik kepentingan dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024.
Dalam tulisannya yang berjudul “Kenegarawanan Hakim Konstitusi,” Megawati menekankan bahwa presiden harus memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau keluarganya.
Menurutnya, tindakan yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau nepotisme akan merugikan negara dan demokrasi.
Ia juga menyoroti Peraturan Presiden Nomor 202 sebagai puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden.
Tulisan Megawati ini merupakan upaya untuk mendesak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar bersikap kenegarawanan dalam menghadapi sengketa pemilihan presiden.
Ia menekankan perlunya para hakim MK untuk memulihkan etika dan moralitas dalam proses sengketa Pilpres 2024. Tanpa sikap kenegarawanan, menurut Megawati, MK hanya menjadi alat untuk membenarkan sengketa pemilu tanpa memperhatikan keseluruhan proses dan input pemilu.
Megawati mengakhiri tulisannya dengan peringatan kepada hakim MK, bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi kebenaran dan keadilan, sebagaimana fajar yang selalu menyingsing di ufuk timur.
Ia menekankan bahwa nama-nama para hakim MK akan tercatat dalam sejarah Republik Indonesia, dan berharap mereka akan membuat keputusan yang adil dan bijaksana.
Terkait dengan tulisan Megawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo.
Bahlil meminta semua pihak untuk menghormati proses sengketa yang masih berjalan di MK dan mengimbau agar tidak ada prasangka atau tuduhan tak berdasar terhadap presiden.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju dalam pemilihan, selama memenuhi persyaratan.
Tulisan Megawati ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Hamid Awaludin.
Ia menyoroti bahwa tulisan Megawati mencerminkan kegelisahan yang mendalam terkait kondisi demokrasi Indonesia.
Prof. Hamid menilai tulisan Megawati sebagai ekspresi kontemplasi yang sistematis dan berbobot, bukan hanya sekadar kritik sesaat.
Dengan tulisan ini, Megawati berharap para hakim MK akan membuat keputusan yang memajukan kualitas demokrasi Indonesia.
Tulisan ini juga mengundang diskusi tentang proses pemilu dan peran MK dalam menjaga keadilan dan integritas demokrasi di negara ini.
Sumber: Kompas TV
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
