“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat justru membayar lebih mahal untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan tata kelola energi bukan hanya efisiensi anggaran atau terpenuhinya angka alokasi, melainkan juga kemampuan memastikan BBM tersedia ketika masyarakat membutuhkannya. Bagi warga NTT yang menggantungkan kehidupan pada mobilitas dan aktivitas ekonomi harian, kepastian pasokan Pertalite merupakan kebutuhan nyata yang menuntut jawaban konkret dari pemerintah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
