Pengawasan juga perlu menjangkau wilayah pedesaan dan kepulauan, bukan hanya berfokus pada SPBU di pusat kota. Ketersediaan BBM di daerah yang jauh dari pusat distribusi sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah perlu menghindari pendekatan yang hanya menyalahkan perilaku konsumen. Peningkatan pembelian masyarakat, apabila terjadi, harus diperiksa bersama data permintaan dan pasokan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan penyebab sebenarnya.
Dengan demikian, penanganan kelangkaan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara regulator, pemasok, penyalur, dan pemerintah daerah.
## Pemerintah Daerah Tidak Boleh Berpangku Tangan
Winston meminta Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten dan kota mengambil peran aktif dalam menangani persoalan tersebut.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk memantau kondisi stok, mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekurangan, serta memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
