Pemerintah daerah juga dapat memperkuat pelaporan dari lapangan melalui koordinasi dengan pengelola SPBU, aparat setempat, dan masyarakat. Informasi yang akurat mengenai lokasi antrean, lamanya gangguan, serta ketersediaan stok dapat membantu mempercepat penanganan.
Namun, langkah tersebut harus disertai kejelasan tindak lanjut. Jika gangguan terjadi akibat keterlambatan pengiriman, perlu ada penjelasan mengenai jadwal pemulihan pasokan. Jika persoalan berkaitan dengan ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan, pemerintah harus mengajukan evaluasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Bagi NTT, koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting karena distribusi energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan BBM secara nasional, tetapi juga oleh kemampuan menyalurkannya hingga ke wilayah tujuan.
Winston menilai, kelangkaan yang terjadi merupakan ujian terhadap tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan.
“Negara sangat tegas ketika menarik pajak dan menagih kewajiban rakyat. Maka negara juga harus tegas memenuhi tanggung jawabnya. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar pejabat yang pandai menjelaskan persoalan,” katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
