Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas harian, waktu yang dihabiskan untuk mengantre juga memiliki konsekuensi ekonomi. Jam kerja berkurang, pelayanan kepada pelanggan tertunda, dan produktivitas dapat menurun.
Dampaknya bisa menjadi lebih berat bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Dalam kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau, persoalan pasokan dan distribusi perlu dilihat berdasarkan kebutuhan serta kondisi logistik masing-masing wilayah.
Karena itu, penanganan kelangkaan Pertalite tidak cukup berhenti pada upaya mengurai antrean di SPBU. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan secara konsisten, memperbaiki koordinasi distribusi, dan menyiapkan mekanisme respons cepat ketika terjadi gangguan.
Winston menegaskan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan ketika akses terhadap BBM bersubsidi terganggu.
“Rakyat kecil yang paling menderita. Tukang ojek, petani, nelayan, pedagang, semuanya membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli lebih mahal. Ini akhirnya memukul ongkos transportasi, harga barang, dan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
