Reaksi Warga dan Tuntutan Pengawasan
Warga menuntut:
1. Audit menyeluruh oleh inspektorat atau BPK atas realisasi ketahanan pangan Dana Desa.
2. Transparansi dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap langkah pengadaan.
3. Tindakan tegas dari aparat hukum jika ditemukan indikasi korupsi atau maladministrasi.
Kasus ini dianggap sebagai alarm bagi pemerintah desa lainnya: ketika partisipasi publik diabaikan dan pengawasan dilupakan, program Dana Desa bisa jadi alat manipulasi.
Hal ini mengingatkan pada skandal pengadaan sapi di desa lain yang terungkap oleh inspektorat—memberi pelajaran bahwa regulasi tanpa implementasi yang sehat bisa gagal di akar rumput.
Di balik sapi-sapi bantuan yang tak semestinya, tersimpan keresahan warga dan potensi ancaman terhadap legitimasi program ketahanan pangan. Warga Ekateta berharap tidak hanya menerima sapi, tapi juga keadilan dan akuntabilitas.
Media tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak TPK, pemerintahan desa, maupun aparat berwenang untuk memberikan penjelasan resmi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
