Tujuan: Menjamin koordinasi lintas aktor desa dan kecamatan tidak timpang.
Format: Forum komunikasi bulanan dan koordinasi triwulan dengan:
- Agenda evaluasi
- Identifikasi hambatan teknis
- Saling belajar antar kecamatan/desa
Dampak: Pencegahan dini terhadap kesalahan tata kelola, bukan menunggu saat audit.
5. Gerakan Transparansi Desa: Masyarakat Ikut Mengawasi
Bentuk: Papan informasi digital dan cetak tentang realisasi anggaran di kantor desa.
Pelibatan BPD dan tokoh masyarakat untuk hadir dalam musyawarah evaluasi kegiatan.
Platform Pelaporan Warga: Warga dapat melaporkan kecurangan secara anonim via aplikasi atau call center desa/kecamatan.
Sistem Lebih Kuat dari Sekadar Semangat
Bupati Yosef Lede telah menyalakan api semangat transparansi. Namun, api itu hanya bisa menjadi cahaya permanen bila dikelola dengan sistem yang kuat, regulasi yang jelas, dan SDM yang siap. Perubahan tidak bisa digantung pada instruksi lisan—ia harus diinstitusikan.
Instruksi Bupati Kupang untuk mengawasi ketat APBDes adalah langkah strategis yang sesuai dengan arah reformasi birokrasi dan tata kelola desa. Namun, implementasinya harus lebih dari sekadar himbauan—dibutuhkan pendekatan sistemik, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong desa sebagai unit pembangunan yang kuat dan mandiri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
