Karena itu, kebijakan penanganan kelangkaan harus bertumpu pada data yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar perkiraan atau penjelasan umum.
Hingga pernyataan Winston tersebut disampaikan, belum terdapat data terperinci dalam bahan keterangan yang tersedia mengenai besaran kuota Pertalite khusus NTT pada 2026, realisasi penyalurannya, maupun penyebab teknis kelangkaan di setiap wilayah yang terdampak. Karena itu, hubungan langsung antara penurunan kuota nasional dan antrean SPBU di NTT masih memerlukan verifikasi dari instansi terkait.
Keterangan resmi dari Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai situasi pasokan serta langkah pemulihan yang dilakukan.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut berapa banyak BBM yang dialokasikan, tetapi juga apakah kebijakan energi mampu menjamin akses yang adil dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Winston menutup desakannya dengan mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat menanggung dampak kebijakan tanpa kepastian solusi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
