Sei-news.com, Kupang – Kebijakan penghentian sementara pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sembilan Sekolah Dasar (SD) swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memicu kekhawatiran besar.
Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) NTT, Winston Neil Rondo, menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat melumpuhkan sekolah-sekolah yang terdampak dan berdampak buruk pada murid serta guru.
BMPS NTT: Jangan Korbankan Pendidikan di Tengah Proses Hukum
Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten SBD untuk menahan Dana BOS merupakan buntut dari dugaan korupsi Dana BOS di Yayasan Tunas Timur (Yatutim). Namun, Winston Rondo menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap awal penyelidikan dan belum ada keputusan hukum tetap.
“Kami prihatin dengan kondisi ini. Proses hukum harus tetap berjalan, tetapi pendidikan anak-anak dan kesejahteraan guru tidak boleh dikorbankan,” tegas Winston dalam siaran persnya di Kupang.
Menurutnya, sesuai pernyataan Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, AA Raka Putra Dharmana, kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data awal. Namun, dampaknya sudah begitu besar terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yatutim.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
