“Jangan menghukum sekolah-sekolah swasta atas sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan diproses hukum. Tapi jangan sampai pendidikan anak-anak kita yang menjadi korban,” katanya.
Ia juga berharap agar tidak ada kepentingan politik yang bermain dalam kasus ini, terutama mengingat tahun 2025 adalah tahun politik dengan Pemilu Legislatif dan Pilkada yang akan berlangsung.
“Kami tidak ingin ada bias politik yang merusak penyelenggaraan pendidikan. Kondisi pendidikan kita sudah tertinggal, jangan diperburuk dengan kebijakan yang tidak berpihak pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
BMPS NTT Desak Solusi Cepat
BMPS NTT berharap ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan agar sekolah-sekolah yang terdampak tidak sampai lumpuh total.
“Pendidikan harus tetap berjalan. Kami berharap ada solusi segera agar hak-hak murid dan guru tetap terlindungi,” ujar Winston menutup pernyataannya.
Dengan belum adanya keputusan hukum tetap dalam kasus dugaan korupsi Dana BOS Yatutim, masa depan sembilan sekolah di SBD kini berada di ujung tanduk. Semua pihak diharapkan bisa menahan diri dan tidak mengambil keputusan yang justru merugikan dunia pendidikan di NTT.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
