Di tengah kondisi tersebut, perhatian pemerintah desa justru dinilai lebih tertuju pada pembangunan kantor desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan desa.
Aliansi pemuda menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan kantor desa sebagai bagian dari peningkatan fasilitas pelayanan publik. Namun mereka menilai bahwa perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.
“Pembangunan kantor desa tentu penting, tetapi masyarakat juga berharap kebutuhan dasar seperti akses jalan mendapat perhatian yang sama seriusnya,” kata perwakilan aliansi.
Menurut mereka, menjelang berakhirnya masa jabatan kepala desa, semestinya dilakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan selama periode kepemimpinan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka sejauh mana pembangunan desa telah berjalan serta apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
