Aspek lain yang jarang dibicarakan adalah beban aparatur. Layanan di hari libur berarti ada pegawai yang bekerja di luar jam normal. Tanpa pengaturan insentif dan manajemen kerja yang jelas, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kelelahan struktural.
Pelayanan publik yang baik tidak boleh dibangun di atas pengorbanan sepihak. Jika negara ingin melawan budaya libur, maka yang perlu dibenahi bukan hanya jadwal layanan, tetapi juga sistem kerja, distribusi beban, dan perlindungan aparatur.
Layanan pertanahan yang tetap berjalan di hari libur adalah sinyal penting. Ia menunjukkan bahwa birokrasi bisa lentur ketika ada kemauan politik dan dorongan publik. Namun sinyal ini akan kehilangan makna jika tidak diikuti perubahan yang lebih mendasar.
Ujian sesungguhnya bukan pada keberanian membuka kantor di hari libur, melainkan pada kemampuan negara menghadirkan layanan yang konsisten setiap hari—cepat, pasti, dan adil—tanpa bergantung pada momen khusus. Sertipikat yang tetap jalan saat libur adalah awal. Menjadikannya standar, bukan pengecualian, adalah pekerjaan rumah yang sesungguhnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
