Bagi Winston, persoalan ini tidak cukup dijelaskan hanya melalui alasan gangguan distribusi, peningkatan pembelian masyarakat, atau aktivitas penjualan BBM eceran. Pemerintah dan Pertamina, menurut dia, juga perlu menjelaskan kebijakan alokasi, realisasi penyaluran, serta langkah antisipasi ketika permintaan meningkat.
“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegasnya.
## Kuota Nasional Turun, Bagaimana dengan Kebutuhan NTT?
Salah satu hal yang disoroti Winston adalah kebijakan pengurangan kuota Pertalite secara nasional. Ia merujuk pada keterangan BPH Migas kepada Komisi XII DPR RI yang menyebutkan bahwa kuota Pertalite nasional pada 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut, menurut Winston, perlu dijelaskan dalam konteks kebutuhan energi di daerah, terutama NTT yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan, permukiman yang tersebar, serta ketergantungan masyarakat terhadap transportasi darat dan laut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
