4. Preseden Buruk bagi Sistem Hukum
Berdasarkan berbagai kejanggalan tersebut, para demonstran menyampaikan dua tuntutan utama:
Pertama; Sidang tambahan di PN Labuan Bajo harus dijadwal ulang dengan menghadirkan saksi ahli dari kedua belah pihak agar adil dan berimbang.
Kedua; Pengadilan Tinggi Kupang harus segera memutus perkara ini tanpa membuka kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di tingkat pertama.
Atas tuntutan tersebut, dari pantauan media ini, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini, S. H., M. Hum langsung datang menemui para demonstran dan meminta pihak keluarga ahli waris Ibrahim Hanta untuk gelar Audiensi di dalam kantor PN Labuan Bajo guna membahas tuntutan mereka secara lebih formal.
Di tengah aksi tersebut, beberapa perwakilan massa akhirnya bertemu langsung dengan Ketua PN Labuan Bajo.
Dalam audiensi, Jon Kadis, SH, juga menyerahkan surat bukti hasil pemeriksaan dari satgas mafia tanah Kejagung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2024. Dimana menyatakan dengan tegas bahwa SHM-SHM atas nama anak Niko Naput di atas tanah 11 ha Ibrahim Hanta itu tidak sah, salah lokasi, tanpa alas hak asli. Dokumen alas hak tidak ada asli yaitu surat tertanggal 10 Maret 1990 tanah seluas 16 ha yang diklaim tanahnya oleh pihak tergugat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
