Di ranah analisis politik hukum, pertemuan ini bisa dibaca sebagai lawful political alignment building, (pembangunan keselarasan politik yang sah sesuai hukum)”. Presiden sedang memastikan bahwa setiap garis politik partai dan partai koalisi tidak membebani governance delivery.
Dan konteks “situasi nasional” yang dibahas, menurut sumber internal di lingkaran kekuasaan, bukan hanya soal gejolak politik, tetapi juga menyentuh 3 isu strategis negara:
- integritas sistem hukum dan pemberantasan mafia regulasi di sektor pertanahan, sumber daya alam, dan komoditas strategis
- konsolidasi ekonomi dan stabilitas fiskal jangka pendek
- reposisi Indonesia dalam sistem keamanan kawasan, terutama pasca dinamika Laut Cina Selatan
Presiden ingin 1 hal: control of narrative (mengendalikan narasi).
Karena dalam political governance, narasi bukan sekadar komunikasi, tetapi instrumen legitimasi. Narrative is policy.
Dan Dasco adalah salah satu arsitek narasi paling disiplin di Republik ini.
Pertanyaannya: apa ini awal dari pengencangan internal party discipline?
Atau ini justru seleksi awal untuk memperkuat governance apparatus dengan memasukkan unsur politik ke dalam struktur executive extended advisory?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
