Para pengamat kebijakan pangan menilai bahwa langkah impor di tengah surplus dapat menimbulkan gangguan psikologis di tingkat petani. Ketika produksi dalam negeri meningkat namun pasar dihiasai produk impor, petani bisa kehilangan kepercayaan bahwa jerih payah mereka akan memperoleh nilai yang pantas.
Selain itu, di mata publik, inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ruang bagi kritik politis. Partai oposisi atau masyarakat yang belum memahami konteks kawasan bebas dapat dengan mudah menilai bahwa pemerintah tidak solid dalam menerjemahkan visi kemandirian pangan ke dalam tindakan teknis di lapangan.
Inilah alasan mengapa NasDem mendorong adanya audit kebijakan, koordinasi lintas kementerian, dan pengawasan lebih ketat atas pemasukan komoditas pangan ke wilayah-wilayah khusus.
“Keberhasilan kita dalam mencapai cadangan 4 juta ton jangan sampai terganggu oleh kebijakan yang tidak sinkron. Kedaulatan pangan adalah simbol wibawa negara,” ujar Viktor.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa surplus pangan yang dicapai Indonesia adalah modal strategis yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, termasuk daerah-daerah terluar seperti Sabang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
